Langsung ke konten utama

What is an NFT? and NFT regulations in Indonesia?

An NFT is a digital asset that represents real-world objects like art, music, in-game items, and videos. They are bought and sold online, frequently with cryptocurrency, and they are generally encoded with the same underlying software as many cryptos. NFT stands for non-fungible token. It’s generally built using the same kind of programming as cryptocurrency, like Bitcoin or Ethereum, but that’s where the similarity ends. Physical money and cryptocurrencies are “fungible,” meaning they can be traded or exchanged for one another. They’re also equal in value—one dollar is always worth another dollar; one Bitcoin is always equal to another Bitcoin. Crypto’s fungibility makes it a trusted means of conducting transactions on the blockchain. NFTs are different. Each has a digital signature that makes it impossible for NFTs to be exchanged for or equal to one another (Conty, 2022)

However, due to the current regulatory status of crypto assets in Indonesia, NFTs are not yet regulated as such. They are not considered cryptocurrencies because the market can’t determine their price. The implementation of blockchain technology is recognized under the current laws and regulations. Most notably, the Indonesian standard industrial business classification code issued in 2020, has recognized “the development of blockchain technology” as a valid business activity. In addition, blockchain technology is recognized in the provision of supporting services in fund lending for peer-to-peer companies (Fileindi, et.al, 2021).

Cryptocurrencies are in a unique position in Indonesia’s legal framework. The central bank, Bank Indonesia, through its 2020 regulation of the payment system, prohibits the use of virtual currency, including cryptocurrency, in any kind of payment transaction. The Minister of Trade Regulation No 99 of 2018, on the general policy of crypto-asset futures trading, categorized cryptocurrencies as futures commodities. The trading of futures commodities in Indonesia is administered by the Commodity Futures Trading Authority. Cryptocurrency is a sub-class of crypto assets, but not all crypto assets are cryptocurrencies. In this regard, crypto-assets can only be traded via specific merchants, and cannot be used as a payment instrument in Indonesia.

The Minister of Communication and Informatics Regulation No 5 of 2020 on electronic system providers in the private sector stipulates that all Indonesian and foreign individuals and/or entities that provide, manage and/or operate electronic systems must register as an electronic system providers. Such a requirement applies to all electronic platforms (websites and applications) conducting activities in Indonesia, irrespective of the location of the server, or the location of the entity itself. Therefore, organizers of NFT transactions and/or marketplaces may be obliged to register their electronic systems with the relevant authorities. 

NFTs are also a part of the digital economy in Indonesia. As of 2022, seven NFT marketplaces are emerging in Indonesia. They are Enevti, TokoMall, TokoNFT.io, Paras.id, Kolektibel, Baliola, and Artsky. Non-fungible tokens, or NFTs, have become a popular trend in Indonesia. Digital artwork by Baduy, a local artist, depicting a man from the Baduy tribe, is currently on sale as an NFT in opensea.io for 0.01 ETH. Syahrini and The Goods Dept. also followed suit by launching their own lifestyle-related NFTs. The latest addition of NFTs made by Indonesian creators is Karafuru NFT (Andantino, 2022)

REFERENCES:


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyelenggaraan Agen Elektronik

Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus, telah dilakukan pembahasan tentang RPM tata cara pendaftaran penyelenggaraan agen elektronik, RPM ini merupakan turunan dari PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012. Untuk memahami lebih lanjut, terlebih dahulu kita musti kenal apa itu agen elektronik. Berdasarkan aturan tersebut, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Sedangkan definisi penyelenggara agen elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, dan badan usaha, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan agen elektronik untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Jenis agen elektronik antara lain: mesin ATM, EDC ( electrical data capture) seperti kartu gesek, tempel, NFC, mesin dan sistem barcode recognition yang kesemuanya menjalankan fungsi otomatisasi dari sebuah sistem elektronik. Ruang lingkup agen elektronik yang diatur ada...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Yuk Pelajari Analis Kebijakan Muda

Hari ini saya ingin membahas tentang Apa itu JFT Analis Kebijakan dan bagaimana juknisnya. Saya adalah salah satu dari ratusan ASN di Kementerian Kominfo yang dulunya struktural berubah menjadi fungsional. Hal ini tentu saja membuat kami rada bingung dalam menyusun telaahan staf, policy brief, policy paper, Karya Tulis Ilmiah, dan berbagai produk analis kebijakan. Saya rasanya sudah banyak mengikuti beberapa bimtek baik di you tubenya LAN sebagai instansi pembina maupun pelatihan dari internal organisasi. Namun, memang seorang analis kebijakan semakin paham dalam menyusun  analisis terhadap kebijakan apabila sudah mencoba menulis (learning by doing) lalu kita pun harus lebih rajin untuk menyimpan bukti administrasinya. Ada beberapa peraturan yang kudu dibaca dan dipahami oleh JFT Analis Kebijakan yaitu PermenpanRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang JF Anjak Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis  Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan Peraturan K...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kesiapan Industri e-Business menuju IPV6

Seiring dengan pertumbuhan industri Internet di Indonesia, baik disadari maupun tidak, kebutuhan akan alamat Internet Protocol (IP) juga akan meningkat. Operator Internet membutuhkan alamat IP untuk mengembangkan layanannya hingga ke pelosok negeri. Jaringan Internet di Indonesia berikut perangkat-perangkat pendukungnya hingga di tingkat end user masih menggunakan IPv4. Kenyataan yang dihadapi dunia sekarang adalah menipisnya persediaan alamat IPv4 yang dapat dialokasikan. Jumlah alamat yang dapat didukung oleh IPv4 adalah 2 32 bits, sedangkan data terakhir pada waktu penulisan dokumen ini tersisa 7% saja di tingkat Internet Assigned Numbers Authority, organisasi yang mengelola sumberdaya protokol Internet dunia. Negara-negara lain sudah menyadari situasi ini sejak awal dekade dan telah memilih untuk beralih ke protokol IPv6. Teknologi IPv6 adalah protokol untuk next generation Internet. IPv6 didesain sedemikian rupa untuk jauh melampaui kemampuan IPv4 yang umum digunakan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya