Become Expert of Infosec and Digital Economy

Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus, telah dilakukan pembahasan tentang RPM tata cara pendaftaran penyelenggaraan agen elektronik, RPM ini merupakan turunan dari PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012. Untuk memahami lebih lanjut, terlebih dahulu kita musti kenal apa itu agen elektronik. Berdasarkan aturan tersebut, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Sedangkan definisi penyelenggara agen elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, dan badan usaha, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan agen elektronik untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Jenis agen elektronik antara lain: mesin ATM, EDC ( electrical data capture) seperti kartu gesek, tempel, NFC, mesin dan sistem barcode recognition yang kesemuanya menjalankan fungsi otomatisasi dari sebuah sistem elektronik. Ruang lingkup agen elektronik yang diatur ada...

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang daftar usaha bidang yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, yang secara jelas membahas tentang Daftar Negatif Investasi di Indonesia khususnya di bidang komunikasi dan informatika. Untuk penyusunan DNI yang baru mesti mengacu pada beberapa perjanjian internasional sebelumnya, salah satunya perjanjian AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services). Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa sektor jasa prioritas seperti jasa kesehatan, pariwisata, komunikasi dan informatika atau istilahnya computer related services diberikan peluang 70% untuk saham asing sedangkan jasa non prioritas sebesar 51%. Menurut hemat saya, hal ini kurang melindungi industri informatika dalam negeri dan justru kita hanya menjadi pangsa pasar yang besar bagi negara asing yang maju industri TIKnya seperti negara Korea, Jepang, AS, dan negara maju lainnya. Alangkah baiknya, sektor aplikasi informatika dimasukkan ke dalam...