Langsung ke konten utama

Personal Data Protection and Privacy Notice

In Indonesia, as of the date of this publication, there is no general law on data protection. However, there are certain regulations concerning the use of electronic data. These regulations consist of:

  • Law No 11 of 2008 on Electronic Information and Transaction as amended by Law No. 19 of 2016.
  • Government Regulation No.71 of 2019 on Administration of Electronic Transaction System.
  • Minister of Communication and Informatics Regulation No.5 0f 2020 on Private Electronic System Providers.
  • Minister of Communication and Informatics Regulation No. 20 of 2016 on Personal Data Protection on Electronic System.
However, for several years, a new draft Bill on the Protection of Private Personal Data ("Bill") is being discussed but to this date, it has not been issued. Although the exact date remains uncertain and the Bill is still to be considered by the House of Representatives, if passed, this will become Indonesia’s first comprehensive law to specifically deal with the issue of data privacy (DLIA Piper, 2021).

Based on Government Regulation No.71 of 2019, Electronic System Provider (ESP) must protect personal data in processing and request approval in processing. The processing of Personal Data must be based on valid approval from the Data Owner. ESP must implement the principle of Personal Data Protection in conducting processing including:

  • Collection is carried out in a limited and specific manner,  legally valid, fair, and with the knowledge and consent of the Personal Data owner;
  • Processing is carried out by intended use;
  • Processing is carried out by guaranteeing the Personal Data owner’s right;
  • Processing is carried out with accuracy, completeness, not misleading, up to date, can be accounted for, and with due regard to the purpose of the processing;
  • Processing is carried out with protecting the security of Personal Data from loss, misuse, unauthorized access and disclosure, and alteration or destruction;
  • Processing is carried out by informing the purpose of collecting, processing activity, and the failure in protection;
  • Personal Data is destroyed and/or deleted unless still in a retention period by applicable legislation.
Personal Data Processing should meet the requirement of legal consent from the Personal Data owner for one or several specific purposes that have been informed to the Personal Data Owner. In the event of failure in the Personal Data protection it manages, ESP should notify in writing the Personal Data owner. ESP must delete the irrelevant Electronic Information and/or Electronic Documents under its control at the request of the Data Owner. The deletion consists of the right to erasure and the right to delisting from the list of search engines. 

To protect user privacy, regulatory efforts around the globe such as the General Data Protection Regulation (GDPR) and the California Consumer Privacy Act (CCPA) have been made in recent years which mandate online services to disclose transparently how they handle personal data and grant users crucial data protection rights. 

Now, I will summarize the journal about a design space for effective privacy notices. The purpose of a privacy notice is to make a system’s users or a company’s customers aware of data practices involving personal information. Schaub, et.al constructed their design space according to the design science principle.


They presented a design space that provides a structured approach and vocabulary to discuss and compare different privacy notice designs. This can support the design of privacy notices and controls. The design space should be leveraged as part of a comprehensive design process that focuses on audience-specific privacy notice requirements and considers a system’s opportunities and constraints, to develop a notice and choice concept that is well integrated with the respective system, rather than bolted on. Notices should be evaluated in user studies.

REFERENCE

F. Schaub, R. Balebako , A. Durity, L. Cranor.  A Design Space for Effective Privacy Notices. In Proc. 2015 Symposium on Usable Privacy and Security

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyelenggaraan Agen Elektronik

Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus, telah dilakukan pembahasan tentang RPM tata cara pendaftaran penyelenggaraan agen elektronik, RPM ini merupakan turunan dari PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012. Untuk memahami lebih lanjut, terlebih dahulu kita musti kenal apa itu agen elektronik. Berdasarkan aturan tersebut, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Sedangkan definisi penyelenggara agen elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, dan badan usaha, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan agen elektronik untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Jenis agen elektronik antara lain: mesin ATM, EDC ( electrical data capture) seperti kartu gesek, tempel, NFC, mesin dan sistem barcode recognition yang kesemuanya menjalankan fungsi otomatisasi dari sebuah sistem elektronik. Ruang lingkup agen elektronik yang diatur ada...

Yuk Pelajari Analis Kebijakan Muda

Hari ini saya ingin membahas tentang Apa itu JFT Analis Kebijakan dan bagaimana juknisnya. Saya adalah salah satu dari ratusan ASN di Kementerian Kominfo yang dulunya struktural berubah menjadi fungsional. Hal ini tentu saja membuat kami rada bingung dalam menyusun telaahan staf, policy brief, policy paper, Karya Tulis Ilmiah, dan berbagai produk analis kebijakan. Saya rasanya sudah banyak mengikuti beberapa bimtek baik di you tubenya LAN sebagai instansi pembina maupun pelatihan dari internal organisasi. Namun, memang seorang analis kebijakan semakin paham dalam menyusun  analisis terhadap kebijakan apabila sudah mencoba menulis (learning by doing) lalu kita pun harus lebih rajin untuk menyimpan bukti administrasinya. Ada beberapa peraturan yang kudu dibaca dan dipahami oleh JFT Analis Kebijakan yaitu PermenpanRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang JF Anjak Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis  Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan Peraturan K...

Kesiapan Industri e-Business menuju IPV6

Seiring dengan pertumbuhan industri Internet di Indonesia, baik disadari maupun tidak, kebutuhan akan alamat Internet Protocol (IP) juga akan meningkat. Operator Internet membutuhkan alamat IP untuk mengembangkan layanannya hingga ke pelosok negeri. Jaringan Internet di Indonesia berikut perangkat-perangkat pendukungnya hingga di tingkat end user masih menggunakan IPv4. Kenyataan yang dihadapi dunia sekarang adalah menipisnya persediaan alamat IPv4 yang dapat dialokasikan. Jumlah alamat yang dapat didukung oleh IPv4 adalah 2 32 bits, sedangkan data terakhir pada waktu penulisan dokumen ini tersisa 7% saja di tingkat Internet Assigned Numbers Authority, organisasi yang mengelola sumberdaya protokol Internet dunia. Negara-negara lain sudah menyadari situasi ini sejak awal dekade dan telah memilih untuk beralih ke protokol IPv6. Teknologi IPv6 adalah protokol untuk next generation Internet. IPv6 didesain sedemikian rupa untuk jauh melampaui kemampuan IPv4 yang umum digunakan...