Langsung ke konten utama

Enabling Indonesian SMEs to Scale Up

Ministry of Communications and Informatics (MCI) launched the "SMEs Go Online Program" in 2016. Nowadays, this program focuses to implement industry 4.0 for Indonesian SMEs to scale up. It has the goal to transform SMEs from offline to online commerce.  SMEs have a significant role to invent economic growth, job creation, and poverty reduction. In 2018, SMEs had contributed almost 60,3% of the total national gross domestic product, absorbed 97% of the total Indonesian workforce, and created 99% of the total employment. Approximately 99% of the total business units in Indonesia have included micro, small, and medium based on data from the Ministry of Cooperative and SMEs in 2008.

Considering SMEs ' role as critical in the economy, the support of SMEs must be enhanced to achieve the scaling up of SMEs. The Indonesian Government has established the target of the Scale-Up of SMEs Program of 33.000 in 2024. To obtain this target, in 2021, MCI developed the policy "Survey of the Requirements of Technology Adoption on Indonesian SMEs" that surveyed more than 37.370 SMEs Producers in 12  priority tourism regions. Implementation of digital technologies paves new opportunities for SMEs, reduces operational costs, opens new markets, eases communication with customers, and creates a new business sector.

Many problems of business can be solved by using digital technologies that include marketing, financial, human resources, etc. Emerging digital technologies can assist business operational processes that improve performance effectiveness and business performances (Rahayu & Day, 2017; Harash, 2017). According to OECD (2017), digitalization is an important aspect of scaling up SMEs which can increase sustainable competitive advantages. Digitalization processes in business units can support the success of the business for a long period. Easiness of internet access and technology support devices makes SMEs that can interact with their customer and get information about their customer's preferences easily and quickly. With digitalization processes, SMEs can produce innovatively products and services by considering the information of consumer preferences that have been obtained. Ultimately, it can enhance the overall achievement of a business. Sabbagh, et.al (2013) showed that the increase of the digitalization index by about 10% can elevate the Gross Domestic Product (GDP) in-country by 0,75% and decrease unemployment rates by 1,02%.



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyelenggaraan Agen Elektronik

Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus, telah dilakukan pembahasan tentang RPM tata cara pendaftaran penyelenggaraan agen elektronik, RPM ini merupakan turunan dari PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012. Untuk memahami lebih lanjut, terlebih dahulu kita musti kenal apa itu agen elektronik. Berdasarkan aturan tersebut, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Sedangkan definisi penyelenggara agen elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, dan badan usaha, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan agen elektronik untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Jenis agen elektronik antara lain: mesin ATM, EDC ( electrical data capture) seperti kartu gesek, tempel, NFC, mesin dan sistem barcode recognition yang kesemuanya menjalankan fungsi otomatisasi dari sebuah sistem elektronik. Ruang lingkup agen elektronik yang diatur ada...

Yuk Pelajari Analis Kebijakan Muda

Hari ini saya ingin membahas tentang Apa itu JFT Analis Kebijakan dan bagaimana juknisnya. Saya adalah salah satu dari ratusan ASN di Kementerian Kominfo yang dulunya struktural berubah menjadi fungsional. Hal ini tentu saja membuat kami rada bingung dalam menyusun telaahan staf, policy brief, policy paper, Karya Tulis Ilmiah, dan berbagai produk analis kebijakan. Saya rasanya sudah banyak mengikuti beberapa bimtek baik di you tubenya LAN sebagai instansi pembina maupun pelatihan dari internal organisasi. Namun, memang seorang analis kebijakan semakin paham dalam menyusun  analisis terhadap kebijakan apabila sudah mencoba menulis (learning by doing) lalu kita pun harus lebih rajin untuk menyimpan bukti administrasinya. Ada beberapa peraturan yang kudu dibaca dan dipahami oleh JFT Analis Kebijakan yaitu PermenpanRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang JF Anjak Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis  Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan Peraturan K...

Kesiapan Industri e-Business menuju IPV6

Seiring dengan pertumbuhan industri Internet di Indonesia, baik disadari maupun tidak, kebutuhan akan alamat Internet Protocol (IP) juga akan meningkat. Operator Internet membutuhkan alamat IP untuk mengembangkan layanannya hingga ke pelosok negeri. Jaringan Internet di Indonesia berikut perangkat-perangkat pendukungnya hingga di tingkat end user masih menggunakan IPv4. Kenyataan yang dihadapi dunia sekarang adalah menipisnya persediaan alamat IPv4 yang dapat dialokasikan. Jumlah alamat yang dapat didukung oleh IPv4 adalah 2 32 bits, sedangkan data terakhir pada waktu penulisan dokumen ini tersisa 7% saja di tingkat Internet Assigned Numbers Authority, organisasi yang mengelola sumberdaya protokol Internet dunia. Negara-negara lain sudah menyadari situasi ini sejak awal dekade dan telah memilih untuk beralih ke protokol IPv6. Teknologi IPv6 adalah protokol untuk next generation Internet. IPv6 didesain sedemikian rupa untuk jauh melampaui kemampuan IPv4 yang umum digunakan...