Langsung ke konten utama

Digitalization Index of SMEs

Digital transformation is one of the strategies for scaling up SMEs. Adoption of digital technology in business activities can help to decrease operational business costs, open new markets, and allocate capital access for SMEs. The digital transformation of SMEs can be accelerated by government and nongovernment support in various forms. On the government side, the support of the digital transformation of SMEs can be implemented by training or technical assistance to use social media/e-commerce for business and allocating toolkit such as free internet access.

According to a study between the Ministry of Communication and Informatics & Institute for Economic and Social Research, the University of Indonesia in 2021, summarized the digital profile of SMEs in the digitalization index of SMEs. This digitalization index of SMEs reflected the readiness level of SMEs to accept digital intervention that becomes scaling up of SMEs. It consisted of five components such as business scale, strategy and organization, process and governance of business, business environment, and technology. Five aspects could be classified into 14 indicators.



This study has a  primary goal to identify technology interventions that are needed by SMEs. Therefore, survey instruments were arranged based on that goal. Then, this study grouped SMEs into four quadrants or levels as stated in their score indexes. List of digitalization indexes namely leader, adopter, observer, and beginner level.  Furthermore, a group of digitalization indexes can be applied as guidance to arrange the strategy of digital interventions by SME's characteristics at every level.

Beginner-level SMEs are still maintained traditionally by using minimum technological requirements. Interventions of digital technology must be focused on basic access push for example internet access, basic digital literacy, basic entrepreneurship, and conditional cash transfer/financing. While observer level, means SMEs are managed relatively modern but low level of technology adoption. The facilitation of this level through digital push strategy. Intervention forms can be implemented including basic digital technology, Point of Sales (POS) systems, aggregator applications, etc.

Third, adopter level, SMEs have high adoption level and technological knowledge but traditional business management. It can apply business push strategy thus digital promotion, business coaching, promotion ads, virtual expo, and business incubator. Last, leader level, technology interventions for this level are directed at sustaining and deepening through advanced digital training like Customer Relationship Management (CRM),  Enterprise Resource Planning (ERP), cloud computing subsidies,  financial technology, innovation labs, and the introduction of industry 4.0.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyelenggaraan Agen Elektronik

Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus, telah dilakukan pembahasan tentang RPM tata cara pendaftaran penyelenggaraan agen elektronik, RPM ini merupakan turunan dari PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012. Untuk memahami lebih lanjut, terlebih dahulu kita musti kenal apa itu agen elektronik. Berdasarkan aturan tersebut, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Sedangkan definisi penyelenggara agen elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, dan badan usaha, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan agen elektronik untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Jenis agen elektronik antara lain: mesin ATM, EDC ( electrical data capture) seperti kartu gesek, tempel, NFC, mesin dan sistem barcode recognition yang kesemuanya menjalankan fungsi otomatisasi dari sebuah sistem elektronik. Ruang lingkup agen elektronik yang diatur ada...

Yuk Pelajari Analis Kebijakan Muda

Hari ini saya ingin membahas tentang Apa itu JFT Analis Kebijakan dan bagaimana juknisnya. Saya adalah salah satu dari ratusan ASN di Kementerian Kominfo yang dulunya struktural berubah menjadi fungsional. Hal ini tentu saja membuat kami rada bingung dalam menyusun telaahan staf, policy brief, policy paper, Karya Tulis Ilmiah, dan berbagai produk analis kebijakan. Saya rasanya sudah banyak mengikuti beberapa bimtek baik di you tubenya LAN sebagai instansi pembina maupun pelatihan dari internal organisasi. Namun, memang seorang analis kebijakan semakin paham dalam menyusun  analisis terhadap kebijakan apabila sudah mencoba menulis (learning by doing) lalu kita pun harus lebih rajin untuk menyimpan bukti administrasinya. Ada beberapa peraturan yang kudu dibaca dan dipahami oleh JFT Analis Kebijakan yaitu PermenpanRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang JF Anjak Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis  Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan Peraturan K...

Kesiapan Industri e-Business menuju IPV6

Seiring dengan pertumbuhan industri Internet di Indonesia, baik disadari maupun tidak, kebutuhan akan alamat Internet Protocol (IP) juga akan meningkat. Operator Internet membutuhkan alamat IP untuk mengembangkan layanannya hingga ke pelosok negeri. Jaringan Internet di Indonesia berikut perangkat-perangkat pendukungnya hingga di tingkat end user masih menggunakan IPv4. Kenyataan yang dihadapi dunia sekarang adalah menipisnya persediaan alamat IPv4 yang dapat dialokasikan. Jumlah alamat yang dapat didukung oleh IPv4 adalah 2 32 bits, sedangkan data terakhir pada waktu penulisan dokumen ini tersisa 7% saja di tingkat Internet Assigned Numbers Authority, organisasi yang mengelola sumberdaya protokol Internet dunia. Negara-negara lain sudah menyadari situasi ini sejak awal dekade dan telah memilih untuk beralih ke protokol IPv6. Teknologi IPv6 adalah protokol untuk next generation Internet. IPv6 didesain sedemikian rupa untuk jauh melampaui kemampuan IPv4 yang umum digunakan...