Langsung ke konten utama

Cloud for e-Business

Cloud computing is providing new types of IT services. Some companies move their data center to professional from the third party. Because of economic perspective, they have used cloud computing to reduce expenditure and risk. Two common approaches to adopting cloud computing are the traditional approach and the direct approach. The traditional approach means the development of the system from time to time or can use a direct approach by migrating to a system running in the public cloud.

Cloud computing has some risks such as technical risks and business risks. Technical risk concerns how the applications actually run in the cloud while business-level risk concerns privacy, security, maintaining service level, availability of data, etc.

Based on Dana Gardner's Opinion, The Risk of Cloud Computing consist of:

  1. Legal issues about the license, service level agreement, issues of permissions, and ownership.
  2. Longevity concerns the long-term availability of service provider
  3. Complexity, which has to do with actual software, the software, and the technology.
  4. Portability.
Research from around the globe is linking the adoption of cloud computing with improved business growth.  At the individual firm level, a Microsoft survey of 3000 SMEs found that the SMEs which had embraced cloud services had 40 percent more revenue growth than those surveyed SMEs that were not using cloud services. In addition, a study by the European Union found that the large majority of businesses using cloud services reduce ICT costs by between 10-and 20 percent.
Cloud computing enables ICT services to be delivered over the internet and consumed as a service, on-demand, across a range of devices. In terms of pricing, you can now pay only for what you use – a bit like renting instead of buying. This may reduce the need to purchase expensive hardware or software that could need to be replaced as technology changes.
The combination of high-speed broadband, such as the high-speed broadband available through the National Broadband Network (NBN), and the ever-increasing range of cloud services may provide opportunities for many small businesses that don’t have access to huge ICT budgets.
The Strategy charts a path for the government to help businesses capitalize on the benefits available through cloud computing services. This will involve:

  • promoting the benefits of cloud services to small businesses, not-for-profits, and consumers
  • the development of a Cloud Consumer Protocol to promote information disclosure about products and services by cloud providers to help ensure consumers are well informed.

Keep an eye out for the industry-specific Digital Business Kits. Up to ten industry peak bodies will be developing tailored ‘how-to’ guides to assist SMEs and not-for-profit organizations (NFPs) to engage in the digital economy, including cloud computing.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyelenggaraan Agen Elektronik

Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus, telah dilakukan pembahasan tentang RPM tata cara pendaftaran penyelenggaraan agen elektronik, RPM ini merupakan turunan dari PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012. Untuk memahami lebih lanjut, terlebih dahulu kita musti kenal apa itu agen elektronik. Berdasarkan aturan tersebut, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Sedangkan definisi penyelenggara agen elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, dan badan usaha, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan agen elektronik untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Jenis agen elektronik antara lain: mesin ATM, EDC ( electrical data capture) seperti kartu gesek, tempel, NFC, mesin dan sistem barcode recognition yang kesemuanya menjalankan fungsi otomatisasi dari sebuah sistem elektronik. Ruang lingkup agen elektronik yang diatur ada...

Yuk Pelajari Analis Kebijakan Muda

Hari ini saya ingin membahas tentang Apa itu JFT Analis Kebijakan dan bagaimana juknisnya. Saya adalah salah satu dari ratusan ASN di Kementerian Kominfo yang dulunya struktural berubah menjadi fungsional. Hal ini tentu saja membuat kami rada bingung dalam menyusun telaahan staf, policy brief, policy paper, Karya Tulis Ilmiah, dan berbagai produk analis kebijakan. Saya rasanya sudah banyak mengikuti beberapa bimtek baik di you tubenya LAN sebagai instansi pembina maupun pelatihan dari internal organisasi. Namun, memang seorang analis kebijakan semakin paham dalam menyusun  analisis terhadap kebijakan apabila sudah mencoba menulis (learning by doing) lalu kita pun harus lebih rajin untuk menyimpan bukti administrasinya. Ada beberapa peraturan yang kudu dibaca dan dipahami oleh JFT Analis Kebijakan yaitu PermenpanRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang JF Anjak Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis  Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan Peraturan K...

Kesiapan Industri e-Business menuju IPV6

Seiring dengan pertumbuhan industri Internet di Indonesia, baik disadari maupun tidak, kebutuhan akan alamat Internet Protocol (IP) juga akan meningkat. Operator Internet membutuhkan alamat IP untuk mengembangkan layanannya hingga ke pelosok negeri. Jaringan Internet di Indonesia berikut perangkat-perangkat pendukungnya hingga di tingkat end user masih menggunakan IPv4. Kenyataan yang dihadapi dunia sekarang adalah menipisnya persediaan alamat IPv4 yang dapat dialokasikan. Jumlah alamat yang dapat didukung oleh IPv4 adalah 2 32 bits, sedangkan data terakhir pada waktu penulisan dokumen ini tersisa 7% saja di tingkat Internet Assigned Numbers Authority, organisasi yang mengelola sumberdaya protokol Internet dunia. Negara-negara lain sudah menyadari situasi ini sejak awal dekade dan telah memilih untuk beralih ke protokol IPv6. Teknologi IPv6 adalah protokol untuk next generation Internet. IPv6 didesain sedemikian rupa untuk jauh melampaui kemampuan IPv4 yang umum digunakan...