Langsung ke konten utama

Konsep e-Business

E-business merupakan praktek pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, penjualan dan penyediaan layanan melalui penggunaan teknologi informasi/komunikasi, dan/atau data yang telah terkomputerisasi (Alter, 2002).

Turban (2004) mendefinisikan ada 5 (lima) komponen utama dalam e-Business dan e-Commerce yaitu people, public policy, marketing & advertising, supply services, dan business partnership.
  • People: buyers, sellers, intermediaries, services, people, management.
  • Public Policy: taxes, legal, privacy issues, regulations, and technical standard.
  • Marketing and advertising: market research, promotions, etc
  • Supply Services: logistics, payments, content, security system, etc.
  • Business partnership: affiliate programs, joint venture, exchanges, etc.
Daniel dan Wilson (2002) mengidentifikasi keuntungan yang dapat diperoleh UMKM dengan menerapkan e-Business adalah sebagai berikut:
  1. Improved competitive position
  2. Enhanced and efficient services
  3. Attraction of new customers
  4. Improved supply activity
  5. improved internal knowledge sharing
Konsep pemeringkatan dalam konteks e-Business tidak terpisahkan dari konsep kematangan (capability dan maturity).  Secara fundamental, suatu model kematangan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara proses kerja terhadap acuan tertentu. Selain itu, model kematangan juga harus dapat digunakan oleh organisasi untuk mengetahui posisi aktualnya terhadap acuan tertentu. Dengan demikian organisasi dapat membuat perencanaan langkah-langkah peningkatan secara terstruktur (ITGI, 2005).

Price Waterhouse Cooper/PWC mempertegas bentuk interaksi antara e-Business dengan lingkungannya mendefinisikan 4 (empat) tahap peran/posisi e-Business sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:
Tahap pertama (Channel Enhancement)
 ditandai dengan pembentukan sebuah website sebagai langkah pertama dalam membangun e-Business. Pada tahap ini, internet digunakan sebagai media untuk berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan mitra. Fokusnya adalah pada peningkatan transparansi dan akses stakeholder terhadap informasi.
Tahap Kedua (Value Chain Integration)
terjadi sebagai akibat dari peningkatan interaksi antara pembeli, pemasok, distributor, dan konsumen. Pada tahap ini biaya transaksi yang jauh lebih rendah dapat dicapai.
Tahap Ketiga (Industry Transformation)
Pada tahap ini, e-Business berdampak signifikan dalam perubahan praktik kerja sehingga model bisnis yang baru juga harus dikembangkan.
Tahap Keempat (Convergence)
terjadi ketika batas-batas dalam organisasi sulit untuk dibedakan. Bahkan antar organisasi terjadi kerja sama yang saling menguntungkan atas keberadaan dan dukungan dari e-Business.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyelenggaraan Agen Elektronik

Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus, telah dilakukan pembahasan tentang RPM tata cara pendaftaran penyelenggaraan agen elektronik, RPM ini merupakan turunan dari PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012. Untuk memahami lebih lanjut, terlebih dahulu kita musti kenal apa itu agen elektronik. Berdasarkan aturan tersebut, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Sedangkan definisi penyelenggara agen elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, dan badan usaha, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan agen elektronik untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Jenis agen elektronik antara lain: mesin ATM, EDC ( electrical data capture) seperti kartu gesek, tempel, NFC, mesin dan sistem barcode recognition yang kesemuanya menjalankan fungsi otomatisasi dari sebuah sistem elektronik. Ruang lingkup agen elektronik yang diatur ada...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Yuk Pelajari Analis Kebijakan Muda

Hari ini saya ingin membahas tentang Apa itu JFT Analis Kebijakan dan bagaimana juknisnya. Saya adalah salah satu dari ratusan ASN di Kementerian Kominfo yang dulunya struktural berubah menjadi fungsional. Hal ini tentu saja membuat kami rada bingung dalam menyusun telaahan staf, policy brief, policy paper, Karya Tulis Ilmiah, dan berbagai produk analis kebijakan. Saya rasanya sudah banyak mengikuti beberapa bimtek baik di you tubenya LAN sebagai instansi pembina maupun pelatihan dari internal organisasi. Namun, memang seorang analis kebijakan semakin paham dalam menyusun  analisis terhadap kebijakan apabila sudah mencoba menulis (learning by doing) lalu kita pun harus lebih rajin untuk menyimpan bukti administrasinya. Ada beberapa peraturan yang kudu dibaca dan dipahami oleh JFT Analis Kebijakan yaitu PermenpanRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang JF Anjak Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis  Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan Peraturan K...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kesiapan Industri e-Business menuju IPV6

Seiring dengan pertumbuhan industri Internet di Indonesia, baik disadari maupun tidak, kebutuhan akan alamat Internet Protocol (IP) juga akan meningkat. Operator Internet membutuhkan alamat IP untuk mengembangkan layanannya hingga ke pelosok negeri. Jaringan Internet di Indonesia berikut perangkat-perangkat pendukungnya hingga di tingkat end user masih menggunakan IPv4. Kenyataan yang dihadapi dunia sekarang adalah menipisnya persediaan alamat IPv4 yang dapat dialokasikan. Jumlah alamat yang dapat didukung oleh IPv4 adalah 2 32 bits, sedangkan data terakhir pada waktu penulisan dokumen ini tersisa 7% saja di tingkat Internet Assigned Numbers Authority, organisasi yang mengelola sumberdaya protokol Internet dunia. Negara-negara lain sudah menyadari situasi ini sejak awal dekade dan telah memilih untuk beralih ke protokol IPv6. Teknologi IPv6 adalah protokol untuk next generation Internet. IPv6 didesain sedemikian rupa untuk jauh melampaui kemampuan IPv4 yang umum digunakan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya