Langsung ke konten utama

The urgency of protection of Data Privacy Act

      I have attended the meeting about data privacy in Millenium Hotel, from 8-3 pm about The urgency of the protection of the Data Privacy Act.

Background

   Many law problems happened in Indonesia such as the leakage of data customer telecommunication amount twenty-five million rupiahs in 2011, the total of spam offer credit without collateral by broadcast messages, and data customers with credit cards had distributed inter-banking and agency. There is some regulation to guarantee the rights of privacy like:
  • Universal of Human Rights article 12
  • ICCPR is ratified by the Law Number 2 of 2005
  • Convention on The Rights of The Child article 16 is ratified by Presidential Decree 36/1996
  • International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and members of their families article 14 is ratified by the Law Number 6 of 2012

    The regulation of data privacy in Indonesia:
  • The Law No 23 of 2006 about Civil Administration articles 86 and 87
  • The Law No 11 of 2008 about Information and Electronic Transaction article 26
  • The Law No 36 of 2009 about healthy
  • The Regulation of Ministry of Communication and Information Technology No 23 of 2005 about  Telecommunications Customer Registration
  • The Regulation of Bank of Indonesia No 7 of 2005  about banking.

The open ceremony by the Dean of Law Faculty, the University of Padjajaran,  Dr. Ida Nurlinda, S.H, M.H., and the Keynote Speech is spoken by Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H, M.H.


Theme 1, The urgency of the Protection of Data Privacy Act 

Presenter 1, Dean of University of Malaya, Prof. Abu Bakar
Munir was explained about Data Privacy Act in Asian Country
especially Malaysia. There is some regulation that explains
about data privacy about Cairo Declaration about Islam Human
Rights APEC Privacy framework 2004, Declaration of Rights
ASEAN 2012, and e-ASEAN Framework Agreement.


Presenter 2, Dean of Law Faculty of The University of
Padjajaran, Dr. Sinta Dewi, S.H, LL.M
She explains the definition of data privacy, survey
the result shows low the awarenessIndonesian Society to
protect data privacy, international regulation about data
privacy, and how to regulate data privacy in Indonesia.
·      

Presenter 3, Secretary of Directorate General of Information and Communication Public, Drs. IsmailCawidu, MM
He explains the Ministry of Information and Communication Technology Regulation which includes data privacy like the Law of Information and Electronic Transaction, the Law of Public Disclosure, The Government Regulation about Implementation of Electronic Transaction Systems, The Law of Telecommunication, and Academic Paper is made by The Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. about The Protection of Data Privacy in Indonesia.
 
Theme 2: The Protection of Consumer Data Privacy in Indonesia

Presenter 1 Executive Director of ELSAM, Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H, LL.M
give the presentation about the normative framework which guarantees the protection of data privacy. He is concerned about the importance of definition and elements of data privacy, the boundary is allowed
and legal to access and use data privacy by a trusted party, and the protection of infringement about the security of data privacy. There is some threat to data privacy and interception mechanism.
           

Presenter 2,  Chairman of the Indonesian Consumers Foundation, Sudaryatmo, S.H
is talking about aspects of protection of data privacy like regulation, self-regulation, the education for consumers,  technology approach "privacy certified" and institution approach (chief privacy officer)       


Theme 3: The Protection of Data Privacy is linked by the-KTP Program
Presenter 1, The Chief of Sub Directorate Population Data Management, The Ministry of Public Affairs, Ir. Husni Fahmi, MSEE explains about e-KTP Program. For the protection of data privacy, they do information security of data population in the e-KTP program, such as:
  • Operator onboarding must do log on and fingerprint.
  • using a virtual private network
  • Datacenter is protected by physical protection, access control, and key management system with the hardware security module.
  • Personalization with encrypted data.
  • Chip and reader with mutual authentication, encryption, digital signature, and CC EAL4+.
.Theme 4: The Protection of Data Privacy and Mass Media
Presenter 1, Mr. Wina Armada Sukardi, SH, MBA, MM more concerned about the importance of synchronization of the Law of Public Disclosure with the protection of data privacy  (the information is secret and privacy).
 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penyelenggaraan Agen Elektronik

Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus, telah dilakukan pembahasan tentang RPM tata cara pendaftaran penyelenggaraan agen elektronik, RPM ini merupakan turunan dari PP PSTE Nomor 82 Tahun 2012. Untuk memahami lebih lanjut, terlebih dahulu kita musti kenal apa itu agen elektronik. Berdasarkan aturan tersebut, agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Sedangkan definisi penyelenggara agen elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, dan badan usaha, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan agen elektronik untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Jenis agen elektronik antara lain: mesin ATM, EDC ( electrical data capture) seperti kartu gesek, tempel, NFC, mesin dan sistem barcode recognition yang kesemuanya menjalankan fungsi otomatisasi dari sebuah sistem elektronik. Ruang lingkup agen elektronik yang diatur ada...

Yuk Pelajari Analis Kebijakan Muda

Hari ini saya ingin membahas tentang Apa itu JFT Analis Kebijakan dan bagaimana juknisnya. Saya adalah salah satu dari ratusan ASN di Kementerian Kominfo yang dulunya struktural berubah menjadi fungsional. Hal ini tentu saja membuat kami rada bingung dalam menyusun telaahan staf, policy brief, policy paper, Karya Tulis Ilmiah, dan berbagai produk analis kebijakan. Saya rasanya sudah banyak mengikuti beberapa bimtek baik di you tubenya LAN sebagai instansi pembina maupun pelatihan dari internal organisasi. Namun, memang seorang analis kebijakan semakin paham dalam menyusun  analisis terhadap kebijakan apabila sudah mencoba menulis (learning by doing) lalu kita pun harus lebih rajin untuk menyimpan bukti administrasinya. Ada beberapa peraturan yang kudu dibaca dan dipahami oleh JFT Analis Kebijakan yaitu PermenpanRB Nomor 45 Tahun 2013 tentang JF Anjak Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis  Penilaian Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan Peraturan K...

Kesiapan Industri e-Business menuju IPV6

Seiring dengan pertumbuhan industri Internet di Indonesia, baik disadari maupun tidak, kebutuhan akan alamat Internet Protocol (IP) juga akan meningkat. Operator Internet membutuhkan alamat IP untuk mengembangkan layanannya hingga ke pelosok negeri. Jaringan Internet di Indonesia berikut perangkat-perangkat pendukungnya hingga di tingkat end user masih menggunakan IPv4. Kenyataan yang dihadapi dunia sekarang adalah menipisnya persediaan alamat IPv4 yang dapat dialokasikan. Jumlah alamat yang dapat didukung oleh IPv4 adalah 2 32 bits, sedangkan data terakhir pada waktu penulisan dokumen ini tersisa 7% saja di tingkat Internet Assigned Numbers Authority, organisasi yang mengelola sumberdaya protokol Internet dunia. Negara-negara lain sudah menyadari situasi ini sejak awal dekade dan telah memilih untuk beralih ke protokol IPv6. Teknologi IPv6 adalah protokol untuk next generation Internet. IPv6 didesain sedemikian rupa untuk jauh melampaui kemampuan IPv4 yang umum digunakan...